IKN Nusantara dan Pemilu jadi Prioritas APBN 2023

Rahmad Novandri | Senin, 08/08/2022 22:05 WIB
IKN Nusantara dan Pemilu jadi Prioritas APBN 2023 Menkeu Sri Mulyani (foto: setkabgiid)

RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2022 mendatang. Dalam APBN 2023, beberapa proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi prioritas belanja APBN tahun depan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatan bahwa APBN 2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi. Namun, lanjutnya, di sisi lain Presiden Jokowi juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pemmbangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Menkeu dalam keterangan virtual, Senin, 8 Agustus 2022.

Selain itu, jelas Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung program prioritas nasional. Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.

Belanja kementerian/lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional yakni, untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. “Instruksi bapak presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” tukasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20%.

Kemudian, anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.

Sedangkan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun. Diproyeksikan masih akan membesar pada 2023.

Di mana, beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.