Pedagang di Pasar Rakyat. (Foto: Ilustrasi)
RADARBANGSA.COM - DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) merespons baik pernyataan Presiden dalam pengumuman perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan membuka pasar tradisional.
Reynaldi mengatakan pemerintah perlu juga melakukan evaluasi teknis di lapangan. Misal, mengedepankan langkah humanis saat menegur para pedagang atau masyarakat yang berada di pasar.
Selain itu, ucap Reynaldi, perlu juga pemerintah membantu sarana dan prasarana yang menunjang protokol kesehatan (prokes) di pasar.
"Seperti sabun cuci tangan, masker, ini penting bagi pedagang. Ada pembagian bantuan dari TNI dan Polri kami apresiasi," kata Reynaldi.
Reynaldi mengingatkan pentingnya mengontrol dan mengawasi protokol kesehatan di pasar. Demi memberikan rasa aman dan kenyamanan para pembeli, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempercepat vaksinasi, terutama untuk para pedagang
"Minimal 70 persen untuk pedagang di pasar sudah divaksin, sehingga herd immunity terbentuk," ucap Reynaldi.
Sebelumnya, Ikappi melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM selama kurang-lebih hampir 1 bulan. Menurut Reynaldi, perlu mengatur alur masuk pengunjung pasar supaya tidak menimbulkan kerumunan.
"Yang kendala, dibubarin pedagangnya. Banyak persoalan di lapangan, keluhan pedagang mereka dibubarin tidak boleh dagang. Padahal poinnya adalah menghindari kerumunan," ucapnya.
Ikappi mencatat terdapat 43 persen pedagang pasar di Indonesia yang terdampak akibat PPKM. Akibatnya, mereka tidak berdagang lagi. Artinya, ada sekira 5 juta yang terdampak.
"Omzet turun 70 persen. Harapan kita ingin meyakinkan masyarakay, bahwa pasar itu aman. Ikappi mendorong percepatan vaksinasi atas dasar itu," tukas Reynaldi.
