Banggar DPR Nilai Keberhasilan Vaksinasi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Rahmad Novandri | Senin, 15/02/2021 18:20 WIB
Banggar DPR Nilai Keberhasilan Vaksinasi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI). (Foto: dprgoid)

RADARBANGSA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai keberhasilan program vaksinasi dapat menjadi salah satu faktor penentu (game changer) bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan pandemi COVID-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri dan memperkuat fundamental ekonomi. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang,” ujar Said dalam keterangannya, Senin, 15 Februari 2021.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, menurutnya, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting.

“Bahkan di triwulan III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen. Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen,” terangnya.

Said menuturkan, semua indikator baik dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan. "Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran COVID-19. Sehingga, akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional," jelasnya.

Selain program vaksinasi, Said menegaskan program PEN tetap akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga perlu terus ditingkatkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita akan terus mengawal agar Program PEN 2021, jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," ujar Anggota Komisi XI DPR RI itu.