Joko Widodo (Presiden RI). (Foto: twitter @KemensetnegRI)
RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program vaksinasi COVID-19, penerapan UndangUndang (UU) Cipta Kerja, perjanjian keringanan bea masuk produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, hingga pendirian Indonesia Investment Authority akan menjadi faktor-faktor pendorong akselerasi pemulihan ekonomi domestik pada 2021.
Saat menyampaikan `Outlook Perekonomian Indonesia` di Jakarta, Selasa, 22 Desember 2020, Jokowi mengatakan bahwa dengan beberapa faktor pendorong pemulihan ekonomi tersebut, dirinya optimistis Indonesia akan segera bangkit dan ekonomi akan bergerak pulih kembali.
“Dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat, mampu memperkuat kerja sama dan sinergi. Saya optimis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ujar Jokowi.
Dijelaskannya, program vaksinasi COVID-19, yang akan dimulai di awal 2021, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai proses pemulihan dari pandemi COVID-19. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat akan mendapatkan kembali rasa aman dan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, aliran investasi yang diyakini akan lebih deras karena penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan kinerja ekspor yang mulai membaik.
Terlebih, tutur Jokowi, di 2021 kinerja ekspor juga akan kembali meningkat, di antaranya karena penerapan keringanan bea masuk untuk ekspor Indonesia ke AS setelah perpanjangan kerja sama Generalized System Preferences.
Kepala Negara juga menjelaskan bahwa Indonesia akan memiliki pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority yang bekerja seperti lembaga Sovereign Wealth Fund. Lembaga ini akan mengelola sumber pembiayaan pembangunan yang berbasis penyertaan modal atau ekuitas bukan pinjaman.
“Ini akan menyehatkan ekonomi kita, BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi,” ujar dia.
Saat ini, tambah Jokowi, udah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama dengan lembaga pengelola investasi Indonesia, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan Kanada. Kepala Negara berjanji kebijakan-kebijakan yang baik di tahun 2020 akan dilanjutkan di 2021 terutama kebijakan di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19, dan juga kebijakan bantuan perlindungan sosial untuk rakyat.
