Komoditas Bawang Putih (Foto: Inews)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM – Kebijakan Kementerian Pertanian mengenai Swasembada Bawang Putih dinilai kurang prospek jika tidak turut diimbangi dengan pemikiran akan ketersediaan lahan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno menilai jika saat ini tidak banyak lahan di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tidak terlalu tinggi yang cocok untuk penanaman bawang putih di Indonesia.
Ia lantas mengatakan jikapun ada, pastinya lahan tersebut telah disesaki dengan komoditas produk pertanian lainnya. Untuk bisa mencapai lahan yang diinginkan, ia menyarankan agar dilakukan koordinasi, komunikasi, dan, intensitas pengembangan program dengan pemerintah daerah otonom.
“Karena yang tahu area adalah pemda, nanti kebijakan ada di kementerian. Jadi, aktivitas, peran aktif, kreativitas, juga harus didorong, agar daerah pun juga melakukan kebijakan yang sama dengan pusat,” terangnya, Senin 5 Oktober 2020.
Ia menilai program wajib tanam importir setiap lima persen dari pengajuan impor yang diharapkan menjadi solusi swasembada bawang putih juga tidak maksimal. Sutrisno menilai harus ada inovasi pendekatan yang harus dilakukan selain wajib tanam, agar tujuan swasembada bawang putih 2021 dapat tercapai.
“Jangan sekedar berharap kepada itu. Inovasi yang harus dibuat adalah kewajiban tanam tahun ini kepada petani, tahun berikutnya tentunya dialihkan kepada petani yang lainnya. Dengan begitu akan terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun akan bertambah luas area yang ditanam,” tukasnya.
