Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI). (Foto: beritasatucom)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta manajemen BPJS Kesehatan untuk transparan terkait biaya pengoperasian hingga gaji. Hal tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan tugasnya dalam menjalankan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Baca Juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Tanggapan Sri Mulyani
Langkah tersebut dilakukan Sri Mulyani usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) soal kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, keputusan itu akan berdampak menyeluruh terhadap layanan kesehatan yang dijalankan.
"Kita minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa," ujar Sri Mulyani dilansir dari detik.com, Selasa, 10 Maret 2020.
Diungkapkannya, layanan kesehatan yang dijalankan BPJS Kesehatan sifatnya gotong royong mulai dari pemerintah, pemberi kerja, hingga masyarakat. Ditegaskannya, tujuan transparansi ini agar masyarakat melihat langsung kondisi keuangan perusahaan asuransi milik negara tersebut.
"Kita berharap masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN," imbuhnya.
Baca Juga: Kabulkan Permohonan Judicial Review, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Sri Mulyani mengaku akan melihat akan melihat secara menyeluruh dampak dari keputusan MA terhadap kinerja BPJS Kesehatan ke depannya. "Kita melihat seluruh sistem, tentunya keputusan yang sangat mempengaruhi keseluruhan JKN ini akan kita lihat dampaknya gimana. Karena saya yakin tujuannya sama," tandasnya.
