Pemerintah Kembangkan Holtikultura untuk Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Anata Lu’luul Jannah | Rabu, 22/01/2020 08:10 WIB
Pemerintah Kembangkan Holtikultura untuk Tekan Defisit Neraca Perdagangan Salah satu lahan pertanian di Pulau Jawa

BLITAR, RADARBANGSA.COM - Untuk menekan defisit neraca perdagangan, pemerintah akan mendorong pengembangan produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor tinggi melalui program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menilai produk sektor pertanian Indonesia memiliki prospek bagus dan memiliki kontribusi terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB), setelah sektor industri dan perdagangan.

Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan bahwa Pisang Cavendish merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas.

“Saat ini pisang Cavendish telah banyak diekspor ke beberapa negara yaitu ke Cina, Jepang, Korea, dan Timur Tengah, namun permintaan dari negara tersebut masih belum dapat tercukupi karena keterbatasan lahan produksi pisang Cavendish,” ujar Sesmenko saat menghadiri acara penanaman perdana di Blitar, Selasa, 21 Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar US$ 0,34 atau tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya dan saat ini sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan.

“Kami akan melakukan pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor dan mengembangkan produk-produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk-produk yang berasal dari sektor lainnya, seperti sektor pertanian,” imbuhnya.

Susiwijono berjanji pihaknya akan terus melakukan pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor di berbagai daerah yang potensial untuk meningkatkan ekspor dan investasi serta pemerataan ekonomi melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta dan petani.


Berita Terkait :