Kapal Asing Masuk Natuna, Legislator PKB: Indonesia Kurang Eksplorasi SDA

Rahmad Novandri | Selasa, 14/01/2020 20:15 WIB
Kapal Asing Masuk Natuna, Legislator PKB: Indonesia Kurang Eksplorasi SDA Ratna Juwita Sari (Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari menilai masuknya kapal asing di kawasan perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan akibat dari bangsa Indonesia yang selama ini kurang mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Menurutnya, negara lain masuk ke Natuna tak hanya mengambil kekayaan laut, tapi juga kekayaan SDA-nya.

“Kawasan Natuna itu kan tidak hanya kaya akan kekayaan laut berupa ikan, lobster dan sebagainya. Namun yang lebih dari itu kawasan tersebut juga diketahui mengandung sumber gas bumi terbesar. Hal inilah yang menjadi incaran Negara lain,” ujar Ratna kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Baca Juga: Ratna Juwita Sayangkan Reklamasi di Lahan Pascatambang Tak Optimal

Selama ini, terangnya, bangsa Indonesia dininabobokan dengan kekayaan SDA yang sangat luar biasa yang dimiliki negeri ini. Namun karena keterbatasan ahli di beberapa bidang membuat SDA tidak tereksplorasi dengan baik.

Kondisi tersebut menurut Ratna dimanfaatkan negara lain untuk mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Politisi PKB itu menambahkan, saat ini yang harus dilakukan pemerintah tentunya harus mengusir pihak asing yang masuk dalam kawasan dan mencoba mengambil SDA yang ada di Natuna.

Baca Juga: Ratna Juwita Desak Badan Geologi Optimalkan Strategi Mitigasi Bencana

Hal tersebut, kata Ratna, karena erat kaitannya dengan kedaulatan Bangsa Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut, bisa dengan menggandeng perusahaan swasta sebagai penanam modal.

“Yang lebih penting dari semua itu dan menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi bangsa Indonesia adalah membuat road map. Selama ini Indonesia belum memiliki road map tentang pembangunan yang ada di Indonesia, serta menginventarisasi SDA apa saja yang dimiliki Indonesia, sebelum semua itu dilihat negara asing. Saya berharap hal tersebut dapat segera dijalankan, sehingga kasus seperti di Natuna tidak terjadi lagi,” pungkasnya. 

TAG : Natuna , DPR RI , SDA , PKB

Berita Terkait :