Bambang Brodjonegoro (Kepala Bappenas RI).
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pemerintah berencana akan memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Rencananya, untuk pembangunan ibu kota baru tersebut akan memakan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) sebanyak Rp30 triliun.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru pada dasarnya akan menelan biaya mencapai Rp446 triliun. Hanya saja, tak semua dana akan berasal dari APBN.
Pemerintah rencananya akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perusahaan swasta untuk ikut membiayai pembangunan. Sementara, dari APBN akan digunakan sebanyak Rp30 triliun.
"Dari APBN itu Rp30 triliun. Sehingga setiap tahunnya APBN hanya dialokasikan sebesar Rp6 triliun," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Dia mengungkapkan, biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 340,6 triliun akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Rumah dinas PNS dan TNI/POLRI akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," jelasnya.
Sementara, sisa kebutuhan dana lainnya sebesar Rp 95 triliun akan memanfaatkan biaya dari pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP). "Ada juga pembangunan perguruan tinggi, fasilitas kesehatan ini oleh swasta sebesar Rp 95 triliun," pungkasnya.
