Durban Forum ke 7, di World Conference Center Bonn (WCCB), Jerman. (foto: Istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pengarusutmaan agenda perubahan iklim ke dalam proses pembangunan di negara berkembang sangat membutuhkan dukungan para pemimpin politik maupun para politisi, karena tanpa peran tersebut, aksi perubahan iklim tidak akan menjadi aktivitas nyata di lapangan. Hal itu disampaikan Mahawan Karuniasa, delegasi Indonesia untuk Bonn Climate Change Conference (BCCC) yang menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Panel Durban Forum ke 7, di World Conference Center Bonn (WCCB), Jerman. Durban Forum ke 7 merupakan salah satu kegiatan rutin yang dimandatkan oleh Konferensi Para Pihak perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP), sebagai salah satu dari rangkaian BCCC tahun 2018 untuk menjadi wadah para pihak mengkomunikasikan berbagai upaya peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim.
Seperti diketahui dalam pidato pembukaan COP 23 tahun lalu yang diselenggarakan di Bonn melalui kerjasama kepanitiaan pemerintah Fiji dan Jerman, Sekretaris Eksekutif Patricia Espinoza menekankan bahwa pelaksanaan keseluruhan komitmen seluruh negara Dunia yang terlibat masih tetap belum mampu untuk mencapai tujuan global. Melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), para pihak sepakat untuk bersama-sama mencapai tujuan global menghadapi perubahan iklim, yaitu mempertahankan agar suhu rata-rata permukaan Bumi tidak mengalami kenaikan lebih dari 2 derajad Celcius, serta perlunya mengupayakan untuk tidak lebih dari 1,5 derajad Celcius. Peningkatan kapasitas menjadi isu yang mendesak sejak COP 21 di Paris yang melahirkan Paris Committee on Capacity-building (PCCB), salah satu badan dibawah UNFCCC.
Indonesia sendiri pada tahun 2014, jumlah emisi gas rumah kaca nasional mencapai 1,844 giga ton CO2 ekuivalen dan diperkirakan pada tahun 2015 saat terjadi kebakaran besar, emisi akan mengalami peningkatan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, tanpa ada tindakan berarti, maka pada tahun 2030 diperkirakan emisi menuju pada tingkat 2,869 giga ton CO2 ekuivalen.
Pengendalian peubahan iklim di Indonesia secara internasional telah dipandang relatif maju untuk negara berkembang. Oleh karena itu, beberapa tantangan utama, antara lain dalam implementasi agenda perubahan iklim baik baik pada tingkat nasional, sektoral, dan subnasional perlu dukungan para pimpimpin di pemerintahan, seperti para Gubernur, Bupati, Walikota, serta para anggota DPR/DPRD maupun para pimpinan politik di pusat dan daerah.
