Focus Group Discussion
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045, dibutuhkan visi dan agenda Indonesia Berkelanjutan, untuk menghadapi batas-batas pertumbuhan pembanguan nasional, karena kapital alam tidak tak terbatas, berarti pembangunan juga ada batasnya, demikian disampaikan Mahawan Karuniasa, Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, dalam Focus Group Discussion (FGD) with Experts Indonesia 2045 di Jakarta.
FGD Indonesia 2045 bertajuk Proyeksi Pembangunan Berkelanjutan dalam Aspek Land Use, Pertanian dan Kehutanan dilaksanakan oleh Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS). Sedangkan Anggota DPR RI Ibnu Multazam yang juga hadir menyoroti masih kuatnya kepentingan sektoral dalam pembangunan, dengan mencontohkan pembangunan jalan tol yang membelah persawahan tanpa memperhatian jalur air di persawahan.
Fenomena batas-batas pertumbuhan merupakan hasil kajian ilmiah yang sudah lama dilakukan, yaitu pada tahun 1972 yang memperkirakan sebelum tahun 2100, akan terjadi global collapse, dimana sumber daya global menurun drastis yang diikuti antara lain dengan penurunan produksi barang, pangan, dan lebih dari itu jumlah populasi manusia juga turut terkoreksi.
Dalam dokumen Visi Indonesia 2045, Bappenas mencatat bahwa pada tahun 2045 penduduk Dunia akan mencapai 9,45 miliar dan penduduk Indonesia membengkak menjadi 318 juta. Tentu saja jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air, pangan, dan energi, apalagi dengan peningkatan pendapatan perkapita yang juga cenderung diiringi peningkatan kebutuhan barang dan jasa.
Disisi lain sampai dengan saat ini, wilayah pembangunan dengan tipologi ekonomi yang lebih maju, memiliki kualitas lingkungan yang lebih rendah, yang berarti menunjukkan pembangunan Nasional masih berpola mendeplesi kapital alam.
Oleh karena itu, secara konkrit, perlu dibangun konsensus para pihak untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk, membangun kemandirian teknologi khususnya untuk air, pangan, energi, dan digital, serta percepatan pembangunan ekonomi sektor jasa berbasis ekosistem dan budaya nusantara. Lebih dari itu, sudah saatnya agenda Indonesia Berkelanjutan menjadi prioritas para pihak, terutama platform pemerintah dan parlemen sebagai salah satu aktor utama pembangunan.
Politisi dan konstituen perlu bersama-sama menciptakan profitabilitas politik dari agenda Indonesia Berkelanjutan, karena tanpa hal itu, perencanaan pembangunan nasional hanya menjadi dokumen tekstual tanpa wujud hasil pembangunan yang nyata di masyarakat, tutup Mahawan Karuniasa.
Sementara menurut Direktur Garda Hijau, Billy Aries menyatakan bahwa saatnya semua mengevaluasi arah pembangunan di Indonesia. Data data riset menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar kerusakan lingkungannya
Pada kesempatan yang sama, Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani menyatakan bahwa hasil FGD Indonesia 2045 yang dilaksanakan ini akan menjadi bahan dalam menyusun platform pembangunan Nasional yang berkelanjutan di periode kepemimpinan Nasional selanjutnya.
